Tiga CPNS Bawaslu Sitaro Resmi Tuntaskan Latsar CPNS Gelombang VI Tahun 2025

BAWASLU SITARO — Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) mengikuti Penutupan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gelombang VI Tahun 2025 yang resmi digelar pada Kamis, (11/11/2025).

Penutupan Latsar dipimpin oleh Deputi Bidang Administrasi, Dr. La Bayoni, S.IP., M.Si. Dalam arahannya, beliau menekankan bahwa Latsar bukan sekadar tahapan formal, melainkan proses pembentukan pondasi nilai dan sikap bagi setiap ASN. Ia menyampaikan bahwa seorang aparatur negara harus mampu menjaga integritas, profesionalitas, serta menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Deputi juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat belajar dan adaptasi sebagai bekal menghadapi tantangan birokrasi yang terus berkembang.

Laporan kelulusan peserta disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu RI, Roy M. Siagian, S.Sos., M.Si. Dalam laporannya, seluruh peserta Latsar CPNS Bawaslu Gelombang VI Tahun 2025 sebanyak 260 orang dinyatakan lulus. Termasuk di dalamnya tiga CPNS Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sitaro yang berhasil menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan, yakni Ray Naldi Manoi, S.IP.; Muhlis, S.H.; dan Syara Tata Putri, A.Md.A.B.

Ketiga CPNS tersebut telah mengikuti seluruh proses Latsar, mulai dari pembelajaran synchronous dan asynchronous, seminar rancangan aktualisasi, pelaksanaan habituasi aktualisasi di Bawaslu Sitaro, hingga ujian laporan aktualisasi. Mereka dinilai mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, menunjukkan integritas, kedisiplinan, serta kemampuan beradaptasi dan berinovasi dalam tugas yang diberikan.

Dengan kelulusan ini, para CPNS Bawaslu Sitaro diharapkan dapat terus mengembangkan kompetensi diri, memperkuat karakter sebagai pelayan publik, serta menyiapkan diri untuk menjalankan tugas secara profesional ketika kelak dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil. Semangat yang telah dibangun selama pelatihan diharapkan menjadi modal penting untuk mendukung penguatan tata kelola organisasi dan kualitas pengawasan Pemilu di masa mendatang.