Perkuat Divisi HPS, Bawaslu Sitaro Hadiri Rakor Bersama Bawaslu Sulut

BAWASLU SITARO — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) mengikuti Rapat Koordinasi Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (22/1/2026).

Rapat tersebut diikuti oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sitaro, Henrolds Tatengkeng, S.S bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sitaro, Jel A. Naleng, S.IP dan Rithsa L. Makanoneng, S.IP. Rapat koordinasi ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, diikuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat pelaksanaan tugas Bawaslu, khususnya dalam aspek pencegahan pelanggaran pemilu, pencegahan sengketa pemilu, serta penguatan kerja-kerja konsolidasi demokrasi di masyarakat. Selain itu, kegiatan ini menjadi ruang koordinasi untuk memastikan setiap jajaran Bawaslu memiliki pemahaman yang selaras dalam menjalankan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas sejumlah agenda yang berkaitan langsung dengan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Adapun agenda yang dibahas meliputi Pembahasan terkait diskusi Ba Cerita HPS, pembahasan Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam memperkuat penyelenggaraan pemilihan umum di Luar Tahapan, serta agenda Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik berkelanjutan.

Pembahasan ini dinilai penting karena menyangkut penguatan kerja-kerja kelembagaan dalam menjaga kualitas pengawasan, termasuk meningkatkan koordinasi internal dan antarlembaga pengawas pemilu. Dengan adanya rapat koordinasi tersebut, diharapkan langkah pencegahan pelanggaran maupun potensi sengketa dapat dilakukan secara lebih terarah, efektif, dan profesional.

Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sitaro berharap hasil pembahasan dapat menjadi penguatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan di daerah, sekaligus mendukung terciptanya iklim demokrasi yang sehat, aman, dan berintegritas.