Kinerja Kesekretariatan Dievaluasi, Bawaslu Sitaro Hadiri Monev Sulut

BAWASLU SITARO — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (4/6/2026).

Kegiatan dibuka dengan arahan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Erwin F. Sumampouw, S.P., M.A.P. Dalam arahannya, Erwin menekankan pentingnya pelaksanaan tugas kesekretariatan yang tertib, terukur, dan berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan Bawaslu.

Selanjutnya, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Aldrin A. Christian, S.STP., memimpin jalannya monitoring dan evaluasi serta memberikan penjelasan terkait pelaksanaan kegiatan yang difokuskan pada pencermatan data dan capaian kinerja pada masing-masing bagian di lingkungan kesekretariatan.

Pada kegiatan tersebut, Bawaslu Kota Manado menjadi satuan kerja yang dijadikan acuan dalam pemaparan hasil evaluasi. Data dan capaian kinerja yang disampaikan mencakup tiga bagian utama di lingkungan sekretariat, yakni Bagian Administrasi, Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (PPHM), serta Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum (P3SPH).

Pada Bagian Administrasi, evaluasi mencakup sejumlah aspek, antara lain data kepegawaian, perjanjian kinerja, pelaporan LHKPN dan LHKASN, data SDM pengawas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SP4N-LAPOR!, serta beberapa indikator pendukung lainnya.

Sementara pada Bagian PPHM, evaluasi meliputi data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), laporan pencegahan, pengelolaan PPID, produktivitas kehumasan, pemberitaan, media sosial, hingga dukungan desain grafis dan videografi.

Adapun pada Bagian P3SPH, pembahasan difokuskan pada perkembangan pengelolaan data dan laporan terkait penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Bacarita HPS, Konsolidasi Demokrasi, serta berbagai instrumen pendukung lainnya yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi divisi.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Sitaro memperoleh gambaran mengenai capaian kinerja serta aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan pembelajaran dan penyesuaian bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.