Bawaslu Sitaro Ikuti Kick-off Keker Pemilu, Bahas Polarisasi Media Sosial, Kampanye Hitam, dan Hoaks di Pusat Urban

BAWASLU SITARO – Pimpinan dan jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) mengikuti kick-off diskusi Keker Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (22/10/2026).

Diskusi perdana ini menyoroti tantangan pengawasan pemilu di tengah perkembangan media sosial, khususnya polarisasi, kampanye hitam, dan hoaks di wilayah perkotaan. Isu tersebut menjadi perhatian karena penyebaran informasi di ruang digital dapat memengaruhi persepsi masyarakat serta memunculkan kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu.

Pembahasan tersebut merupakan bagian dari Keker Pemilu, singkatan dari Konsolidasi, Edukasi, Kajian, Evaluasi, dan Regulasi Pemilu. Melalui rangkaian 15 seri diskusi, Bawaslu Sulawesi Utara mendorong pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarpengawas pemilu di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, sekaligus memperkuat kapasitas pengawasan pada masa non-tahapan pemilu.

Dalam diskusi bertajuk “Polarisasi Media Sosial, Kampanye Hitam, dan Hoaks di Pusat Urban”, Heard Runtuwene, anggota Bawaslu Kota Manado sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses, mengulas berbagai kerawanan yang dapat muncul di wilayah perkotaan. Di antaranya penyebaran misinformasi, disinformasi, dan malinformasi melalui akun anonim maupun grup tertutup, politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta peredaran konten manipulatif berbasis teknologi.

Persoalan tersebut menjadi tantangan bagi pengawas pemilu karena informasi yang menyesatkan dapat memicu polarisasi di tengah masyarakat dan mengganggu kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, pengawasan di ruang digital perlu disertai upaya pencegahan melalui peningkatan literasi digital, pendidikan pemilih, pemantauan media sosial, serta pemetaan isu-isu rawan.

Perspektif mengenai tantangan tersebut turut dibahas oleh A. Benny Sabdo, S.H., M.H., anggota Bawaslu DKI Jakarta, yang bertindak sebagai pemantik diskusi. Pembahasan ini memberikan ruang bagi peserta untuk mendalami persoalan polarisasi media sosial, kampanye hitam, dan hoaks dalam kaitannya dengan pengawasan pemilu.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh, yang berharap diskusi Keker Pemilu dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas jajaran pengawas. Sementara itu, Zulkifli Densi, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Sulawesi Utara, dalam sambutannya menyoroti pengaruh media sosial terhadap penyebaran informasi politik yang perlu menjadi perhatian dalam pengawasan pemilu.

Diskusi tersebut diikuti jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Rangkaian diskusi Keker Pemilu akan berlanjut melalui seri-seri berikutnya dengan pembahasan dan keterlibatan narasumber dari Bawaslu kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

Melalui forum ini, jajaran pengawas pemilu diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap dinamika informasi digital dan mengembangkan langkah pencegahan yang sesuai dengan kerawanan di wilayah masing-masing.