Tindak Lanjut Instruksi Bawaslu RI, Bawaslu Sitaro Visitasi ke DPD II Golkar

BAWASLU SITARO — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) melaksanakan kunjungan atau visitasi kelembagaan ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Sitaro dalam rangka pelaksanaan tugas konsolidasi demokrasi, Rabu (12/2/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Bawaslu Sitaro, Henrolds Tatengkeng, S.S, bersama staf sekretariat sebagai tindak lanjut atas Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi.

Kedatangan Bawaslu Sitaro disambut oleh Sekretaris DPD II Golkar Sitaro, Woldewin Sasue, yang didampingi Daniel Hinondaleng. Dalam kesempatan tersebut, Woldewin menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan visitasi yang dilakukan Bawaslu Sitaro.

“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk komunikasi dan koordinasi yang positif antara penyelenggara pemilu dan partai politik,” ujarnya.

Berdasarkan hasil visitasi, kepengurusan DPD II Golkar Sitaro masih tetap dan tidak mengalami perubahan. Perubahan hanya terjadi pada lokasi sekretariat yang sebelumnya berada di Kelurahan Tarorane dan kini berpindah ke Kelurahan Bebali.

Terkait pembaruan data kepengurusan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), pihak DPD II Golkar Sitaro menyampaikan bahwa pembaruan belum dapat dilakukan karena akses sistem masih terkunci karena Dewan Pimpinan Pusat belum mengirimkan password kepada pengurus daerah.

Ketua Bawaslu Sitaro, Henrolds Tatengkeng, menegaskan bahwa visitasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kelembagaan dalam mendukung konsolidasi demokrasi.

“Kunjungan ini untuk memastikan kondisi dan data kelembagaan partai politik tetap terpantau dengan baik sesuai instruksi Bawaslu RI,” tegasnya.

Melalui kegiatan visitasi ini, Bawaslu Sitaro terus memperkuat fungsi pengawasan dan koordinasi kelembagaan sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi pelaksanaan tugas kepemiluan serta mendukung penguatan demokrasi di daerah.